TAJUK RENCANA "Penguasa pengguna UU ITE 27 ayat (3) & UU ITE 28 ayat (2)"
Pasal 27 ayat (3) “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal 28 ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dua pasal yang kerap kali digunakan oleh para penguasa, mengapa bisa begitu?. Laporan dari koalisi masyarakat sipil menunjukkan sejak 2016 sampai dengan Februari 2020, untuk kasus-kasus dengan pasal 27, 28 dan 29 UU ITE, menunjukkan penghukuman (conviction rate) mencapai 96,8% (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi mencapai 88% (676 perkara). Menurut data Southest Asia Freedom of Expression Network atau (SAFEnet) Sebanyak 35,92 % UU ITE banyak di pakai oleh Para Pejabat.
Dengan adanya Pasal-pasl UU ITE ini khusnya Pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Masyarkat Indonesia seakan-akan dibelnggu dalam rantai kebebasan berpendapat. Justru para penguasalah yang seringkali menggunakan Pasal-pasal tersebut. Seakan-akan para penguasa sana anti dengan kritik, seharusnya kritik dan masukan sangat penting untuk meningkatkan kebijakan atau keputusan menjadi lebih baik. Karena kritik itu pula dapat membuat sadar bahwa kebijakan yang diambil benar-benar tepat. Namun merajuk pada data di atas tersebut, pemerintah anti kirtik. Hal itu pun membuat melemahnya masyarakat yang kritis akibat adanya Pasal-pasal tersebut yang acap kali dijadikan sebagai landasan seseorang yang akan melaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sedangkan menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dengan merajuk Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 .

Komentar
Posting Komentar