MK ADALAH CARA KU UNTUK MENUMBANGKAN RUU KPK
RIYAN SANTOSO
KELAS 1B
NIM: 19030110
KELAS 1B
NIM: 19030110
MK
ADALAH CARA KU
UNTUK
MENUMBANGKAN RUU KPK

23
September 2019 Para Mahasiswa dari berbagai universitas di
Indoneisa melakukan aksi di depan gedung DPR RI, untuk menuntut pencabutan
pasal-pasal RUU KPK dan RUU KUHP yang di
anggap janggal. Publik pun menilai bahwa RUU KPK ini akan hanya memperlemah KPK
dan pada RUU KUHP ada 4 poin yang dinlai publik sebagai pasal janggal.Hal
tersebut membuat Mahasiswa di seluruh indonesia yang di plopori oleh BEM SI,
mengadakan aksi nasional misalnya di Yogyakarta dengan sebutan Gajayana Memanggil dan hal-hal serupa
pun terjadi di kota-kota besar seperti bandung, yogyakarta, aceh dll.
Dalam aksi itu mahasiswa
menuntut 7 poin kepada Pemeritahan dan DPR. Di antara nya yaitu
1. RKUHP
Para mahasiswa menuntut untuk menolak
pengesahan revisi RKUHP sebab pasal-pasal dalam RKUHP dinilai bermasalah.
2. REVISI
RUU KPK
Pemerintahan juga di desak untuk
membatalkan pengesahan RUU KPK lagi-lagi mahsiswa menilai RUU KPK ini hanya
dapat memperlemah lembaga anti korupsi ini.
3. ISU
LINGKUNGAN
Tuntutan mahasiswa lain nya pada DPR
yaitu berkaitan dengan Isu Lingkungan. Mahasiswa menuntut negara untuk
memberantas atau mengadili elite-elite politik yang bertanggung jawab atas
kerusakan-kerusakan lingkungan di Wilayah Indonesia.
4. RUU
KETENAGAKERJAAN
Ada juga tuntutan untuk merivisi RUU KETENAGAKERJAAN.
Mahasiswa menilai RUU ini tidak memihak kepada para pekerja.
5. RUU PERTANAHAN
Mahasiswa juga menolak RUU Pertanahan
dalam 7 tuntutan mahasiswa. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk
pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.
6. RUU PKS
Dalam aksi demo, para mahasiswa meminta
agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
(PKS).
7. KRIMINALISASI
AKTIVIS
Terakhir, 7 tuntutan mahasiswa adalah
mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan
kriminalisasi terhadap aktivis.
Aksi tersebut berlangsung
selama 3 hari dan puncaknya pada 23
September 2019, menanggapi hal itu banyak sekali respon pro dan kontra dari
kalangan pejabat-pejabat dan publik figur misalnya respon dari
Mentri
Polhukam Wiranto yang dikutip dari Kompas.com
"Lebih
baik diurungkan karena hanya akan menguras energi kita, akan membuat masyarakat
tidak tentram, mengganggu ketertiban umum," ujar Wiranto.
"Kita
bincangkan apa-apa yang perlu masukan-masukan dan tambahan dari masyarakat,
apa-apa yang perlu didengarkan oleh DPR yang akan datang atau pemerintah yang
akan datang," tuturnya.
Akibat dari aksi mahasiswa
yang di lakukan pada 23 September 2019 di depan gedung DPR RI ,banyak sekali
fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan tersebut seperti pintu
gerbang kantor DPR RI runtuh bahkan adanya aksi Vandalisme yang di lakukan para
mahasiswa yang meninggalkan bekas tidak enak di pandang.
Gubernur Jakarta Anis
Baswedan pun mengingatkan para mahasiswa untuk tidak melakukan coret-coretan
atau Vandalisme seperti yang di kutip detik.com
"Hindari
pelanggaran, dari mulai lisan sampai tulisan sampai perusakan. Karena lisanpun
bisa melakukan pelanggaran, sampai pada tulisan, sampai perusakan hindari
itu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
Anies menyebut aspirasi dapat disampaikan dengan cara
yang baik dan damai. Dengan begitu, aspirasi akan didengar dengan baik pula.
"Tunjukkan
bahwa menyampaikan aspirasi itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Sampaikan
aspirasi itu dengan damai, dengan adab yang baik, supaya aspirasi itu bisa
didengar dengan baik pula," kata Anies.
Akibat kerusuhan tersebut
banyak mahasiswa yang menjadi korban kericuhan pada aksi 24 September 2019 ada
sekita 90 korban dalam kericuhan itu diantaranya ada sekita 72 korban yang di
nyatakan hijau atau , yakni kondisi pasien di antaranya tidak memerlukan
perlakukan khusu atau bisa langsung pulang. Sementara itu 14 korban lainnya
bersetatus kuning, yakni pasien yang harus segerea perlu penangan segera namun
masih dalam kondisi stabil. Sedangkan dua orang sisanya bersetatus merah atau
pasien dengan kondisi perlu penanganan cepat dan harus rawat inap.
Sedangan korban dari pihak
kepolisian ada sekitar 14 korban dan 4 di antaranya harus melakukan oprasi. Kepala
RS Polri Kramat Jati Kombes Rusdianto mengatakan, empat polisi tersebut harus
jalani operasi di bagian wajah akibat terkena lemparan batu saat unjuk rasa
berlangsung.
"Yang
operasi ada 4 orang, hidungnya patah, ada yang mengalami bengkak di bibir dan
ada juga yang lepas rahangnya, itu kami perbaiki. Macam-macam jenisnya (luka)
ada yang kena lemparan batu dan juga terkena benturan batu," kata
Rusdianto di RS Polri Kramat Jati, Jumat (27/9/2019). Dilansir Kompas.com
. Hari itu suasana di
jakarta sangat tidak terkendali, para polisi memukul mundur para mahasiswa
dengan tembakan gas air mata. Berbagai tanggapan publik mengenai perlakuan
pihak kepolisian di anggap tidak pantas, terlebih lagi di aksi tersebut
terdapat warga sipil dan pelajar STM seperti tanggapan Komisi Perlindungan Anak
Indoneisa (KPAI) yang di kutip oleh Kompas.com.
"Saya
melihat bahwa tampaknya (polisi) tidak memiliki SOP bagaimana menangani
anak-anak ketika terjadi demo seperti ini. Akhirnya perlakuan terhadap
anak-anak sama," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti di kantor KPAI,
Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Retno mengatakan, jika
anak-anak terindikasi melempar batu atau melawan aparat selama aksi, tidak
seharusnya mereka ditembak gas air mata atau bahkan dipukuli. Jika hal demikian
terjadi, aparat kepolisian terindikasi melakukan kekerasan pada anak. Anak-anak
yang melakukan kerusuhan, kata Retno, boleh saja ditangkap, tetapi tidak dengan
kekerasan. "Mungkin ini masukan juga
kepada jkepolisian yang kami beri masukan bahwa menangani anak-anak seharusnya
berbeda," ujar Retno
Bahkan sebelumnya diketahui,
aktivis HAM dari Serikat Sindikasi menemukan selongsong gas air mata
kedaluwarsa dalam kerusuhan di sekitar Gedung DPR/ MPR RI.
"Kami menemukan bukti polisi menggunakan
expired tear gas (gas air mata kadaluwarsa) ketika menembakan ke arah kerumunan
massa," ujar perwakilan Serikat Sindikasi Irene Wardani dalam jumpa pers
di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat.
Gas air mata yang sudah
melewati masa waktu penggunaan itu disebut mengandung zat yang berbahaya bagi
manusia. Zat berbahaya yang dimaksud, yakni sianida dan fosgena. Berdasarkan
catatan Sindikasi, zat bernama fosgena adalah salah satu senjata kimia yang
digunakan pada Perang Dunia I oleh Jerman.
Tidak semua orang suka
dengan aksi atau berdemo, untuk sebagaian orang hal itu di anggap cara kuno.
Lalu bagaimana untuk tetap bisa membela dan menegakan ke adilan di negeri ini
tanpa harus berdemo kejalanan. Mahasiswa sebagai kaum intlek dan dapat brpikir
kritis, solusi solusi pun harus bisa dimiliki oleh setiap individu mahasiswa salah
satunya dengan cara melakukan pengaduan-pengaduan kepada lembaga negara yang
berwenang contoh nya seperti kasus yang terjadi oleh Mahasiswa UPH ini, ia
melaporkan RUU KPK ke MK dan ada pun, sebagian Universitas yang bahkan tidak
turun aksi, hal itu menjadi sorotan semua Universitas khusunya Universitas Se
jabodetabek.
Seperti UPH yang sama sekali
tidak turun aksi, yang memang dilarang dalam
kode etik kampus itu sendiri. Namun UPH menemukan cara lain dalam
berkontribusi untuk kepentingan rakyat, bersama 18 Mahasiswa dari berbagai kampus
lain nya juga mereka menggugat RUU KPK langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK)
pada Rabu (18/09) pekan lalu. Sebagai mahasiswa yang memegang teguh Tridarma
perguruan tinggi mahasiswa wajib untuk pengabdian pada masyarakat, oleh karena
itu Mahasiswa UPH dan mahasiswa lainnya yang terkait, menunjukan itu semua
mereka menunjukan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa di tangani selama itu
menyangkut Hak rakyat banyak. Sikap para mahasiswa ini menunjukan bahwa masih
ada mahasiswa yang peduli terhadap keluhan-keluhan rakyat.
"Pemohon meminta ke MK
untuk memerintahkan DPR dan presiden menghentikan pelantikan anggota KPK,"
tuturnya.
Gugatan ini di antaranya diajukan oleh mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Indonesia (UI) M Raditio Jati Utomo, mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Putrida Sihombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Pelita Harapan Jovin Kurniawan, dan politikus Timothy Ivan Triyono.
Kuasa pemohon, Zico Leonard,
mengatakan timnya sudah mengajukan gugatan formil dan materiil. Gugatan formil
mempersoalkan proses pengesahan UU KPK yang tidak melibatkan partisipasi,
padahal prinsip dasar pembentukan UU adalah keterbukaan. Gugatan materiil
mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang seharusnya memiliki reputasi baik dan
melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK. Vice.com
Menurut Zico tak ada mekanisme hukum yang jelas jika ada
pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut. Sedangkan pimpinan KPK terpilih
Firli Bahuri diketahui menuai pro kontra usai dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
"Terlepas
benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan ke Firli, seharusnya ada
upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut demi
menghilangkan fitnah di masyarakat," ucap Zico.
Zico mengatakan, dalam uji
materi ini ada 18 orang yang menggugat kepada MK. Dalam sidang perdana ini,
penggugat yang berada di luar daerah akan mengikuti sidang dengan melalui video
conference. "Ya, mereka dari Jogja
dan Surabaya (yang ikut video conference)," kata dia.
Meskipun yang resmi
menggugat hanya 18 orang, kata Zico, akan tetapi sudah ada sekitar 100 orang
yang menyatakan ingin ikut menggugat. "Untuk
saat ini 18 orang (penggugat), tapi yang menyatakan ke saya mau ikut di
perbaikan permohonan audah ada sekitar 100 orang. Hanya saja surat kuasa mereka
belum saya terima,"
Mahkamah Konstitusi(MK) pun menanggapi laporan yang telah
di ajukan oleh beberapa mahasiswa tersebut, Dalam sidang yang berlangsung hari
ini, Senin (30/9/2019),
MK meminta penggugat
melakukan perbaikan atas gugatan terhadap UU KPK. MK menilai, pengajuan uji materi
terhadap revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak
memiliki kepastian. Sebab, gugatan masih diajukan terhadap UU KPK yang lama,
yang disebabkan UU KPK hasil revisi belum memiliki nomor. "Harus ada kepastian apa sebetulnya yang ingin diajukan
permohonannya ke MK. Harus ada kepastian dulu mau melakukan pengujian terhadap
UU yang mana ke MK?" kata Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam sidang
perdana uji materi tersebut di MK, Senin (30/9/2019). Dilansir dari Kompas.com
Hal tersebut disampaikan
karena dalam petitum yang diajukan pemohon, UU yang akan diuji dinilai memiliki
ketidak konsistenan. Antara lain, UU KPK yang diajukan untuk diuji materi belum
memiliki nomor dan tahun, sehingga masih berupa titik-titik. Adapun, pengajuan
uji materi tersebut terdaftar dengan "Nomor Perkara 57/PUU-XVII/2019
perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945". "Karena bagaimanapun tidak
mungkin MK memutus putusannya 'titik-titik'. Harus ada kepastian," ujar
Enny. "Ini kan yang diminta
kepastian hukum oleh Pemohon. Jadi harus ada kepastian pula UU mana yang mau
diajukan pengujiannya ke MK oleh Pemohon," tuturnya.
Banyak sekali respon positif
dari Warganet tentang perihal ini dan tidak henti-henti nya memuji aksi dari ke
18 Mahasiswa ini , karena hal yang di lakukan oleh Mahasiswa UPH dan 18
Mahasiswa dari berbagai kampus lain di anggap berbeda. Publik menilai hal yang
di lakukan oleh para mahasiswa tersebut mencotoh perjuangan dari Boedi utomo.
Awalnya sikap dari UPH dan universitas-universitas lain yang berjuang pada MK
di tentang oleh Universitas lian karena tidak ikut andil dalam aksi, tetapi UPH
dan Universitas yang terkait menunjukan sikap peduli nya terhadap Bangsa
Indonesia dengan cara berbeda.
Namun walaupun bukti-bukti
dan laporan perlu harus di perbaiki lagi untuk menguatkan gugatan pada Mahkamah
Konstitusi (MK) para Mahasiswa tidak pantang menyerah dan siap untuk
memperbaiki kesalah-kesalahan pelaporan. Dengan dukungan dari masyarakat yang
banyak itu membuat para mahasiswa terus tetap semangat dalam membela hak dan
kepentingan rakyat banyak. Bahkan tidak hanya 18 Mahasiswa saja yang telah
melapor di perkirakan akan ada 100 lebih yang akan melapor namun belum
memberikan surat kuasanya.
Dengan begitu perjuangan-perjuangan
para Mahasiswa itu tidak akan terhenti dan akan terus berlanjut. Semangat kaum
intelektual dalam menegakan keadilan di negeri ini patut kita apresiasi Apalagi
zaman milenial ini anak muda lebih kebanyakan bersikap individual dan bahkan
acuh tak acuh terhdapa lingkungan nya sendiri. karena tidak banyaknya anak-anak
muda yang masih peduli pada negara nya sendiri dan dengan adanya aksi ini menunjukkan
bahwa negara kita berdemokrasi berarti mereka mempunyai tujuan menyampaikan
suara rakyat Indonesia. Sejak dulu sejarah membuktikan aksi mahasiswa punya dampak yang cukup besar. Hanya
saja memang ada yang harus di waspadai selalu menjadi catatan penting yaitu
aksi demo rentan sekali disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
dengan memprovokasi atau merusak aksi tersebut, untuk itu sebelum melakukan
aksi demonstrasi sebaiknya mahasiswa bisa berkordinasi dengan baik. Sehingga
juga tidak adalagi korban yang jatuh sebagai sesama warga Indonesia. Antara
aparat dan mahasiswa misalnya. Jika seperti itu terjadi, aksi demo yang
memancing kerusuhan, merusak fasilitas negara dan meakan korban tentu saja
tidak ada yang setuju apalagi diinginkan banyak orang. Sebagai
alat pemersatu bangsa, "Bhineka Tunggal Ika" kita sadar bahwa berbeda
pendapat itu wajar. Setiap perbedaan tidak selalu untuk dipertentangkan atau
menentang.
Dengan adanya Aksi ini
menunjukan kepada Masyarakat Indonesia bahwa Mahasiswa yang sudah cukup lama
tertidur dalam tidur panjangan nya kini, bangkit kembali dengan pengetahuan-pengetahuan
baru dan yang telah belajar dari masa lalu. Yang mempunyai cita-cita untuk
menyuarakan aspirasi rakyat siap maju demi membela masyarakat dan ketidak
adilan yang di lakukan oleh para penguasa.

Komentar
Posting Komentar