MK ADALAH CARA KU UNTUK MENUMBANGKAN RUU KPK


RIYAN SANTOSO 

KELAS 1B

NIM: 19030110

MK ADALAH CARA KU
UNTUK MENUMBANGKAN RUU KPK

Mahasiswa Gugat UU KPK ke MK

23 September 2019 Para Mahasiswa dari berbagai universitas di Indoneisa melakukan aksi di depan gedung DPR RI, untuk menuntut pencabutan pasal-pasal  RUU KPK dan RUU KUHP yang di anggap janggal. Publik pun menilai bahwa RUU KPK ini akan hanya memperlemah KPK dan pada RUU KUHP ada 4 poin yang dinlai publik sebagai pasal janggal.Hal tersebut membuat Mahasiswa di seluruh indonesia yang di plopori oleh BEM SI, mengadakan aksi nasional misalnya di Yogyakarta dengan sebutan Gajayana Memanggil dan hal-hal serupa pun terjadi di kota-kota besar seperti bandung, yogyakarta, aceh dll.
Dalam aksi itu mahasiswa menuntut 7 poin kepada Pemeritahan dan DPR. Di antara nya yaitu
1.    RKUHP
Para mahasiswa menuntut untuk menolak pengesahan revisi RKUHP sebab pasal-pasal dalam RKUHP dinilai bermasalah.
2.    REVISI RUU KPK
Pemerintahan juga di desak untuk membatalkan pengesahan RUU KPK lagi-lagi mahsiswa menilai RUU KPK ini hanya dapat memperlemah lembaga anti korupsi ini.
3.    ISU LINGKUNGAN
Tuntutan mahasiswa lain nya pada DPR yaitu berkaitan dengan Isu Lingkungan. Mahasiswa menuntut negara untuk memberantas atau mengadili elite-elite politik yang bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan lingkungan di Wilayah Indonesia.
4.    RUU KETENAGAKERJAAN
Ada juga tuntutan untuk merivisi RUU KETENAGAKERJAAN. Mahasiswa menilai RUU ini tidak memihak kepada para pekerja.
5.     RUU PERTANAHAN
Mahasiswa juga menolak RUU Pertanahan dalam 7 tuntutan mahasiswa. Mereka menilai aturan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reforma agraria.
6.     RUU PKS
Dalam aksi demo, para mahasiswa meminta agar pemerintah dan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
7.    KRIMINALISASI AKTIVIS
Terakhir, 7 tuntutan mahasiswa adalah mendorong proses demokrasi di Indonesia. Selama ini, negara dianggap melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.

Aksi tersebut berlangsung selama 3 hari dan puncaknya pada 23 September 2019, menanggapi hal itu banyak sekali respon pro dan kontra dari kalangan pejabat-pejabat dan publik figur misalnya respon dari
Mentri Polhukam Wiranto yang dikutip dari Kompas.com
"Lebih baik diurungkan karena hanya akan menguras energi kita, akan membuat masyarakat tidak tentram, mengganggu ketertiban umum," ujar Wiranto.
"Kita bincangkan apa-apa yang perlu masukan-masukan dan tambahan dari masyarakat, apa-apa yang perlu didengarkan oleh DPR yang akan datang atau pemerintah yang akan datang," tuturnya.
Akibat dari aksi mahasiswa yang di lakukan pada 23 September 2019  di depan gedung DPR RI ,banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan tersebut seperti pintu gerbang kantor DPR RI runtuh bahkan adanya aksi Vandalisme yang di lakukan para mahasiswa yang meninggalkan bekas tidak enak di pandang.
Gubernur Jakarta Anis Baswedan pun mengingatkan para mahasiswa untuk tidak melakukan coret-coretan atau Vandalisme seperti yang di kutip detik.com
"Hindari pelanggaran, dari mulai lisan sampai tulisan sampai perusakan. Karena lisanpun bisa melakukan pelanggaran, sampai pada tulisan, sampai perusakan hindari itu," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019).
Anies menyebut aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik dan damai. Dengan begitu, aspirasi akan didengar dengan baik pula.
"Tunjukkan bahwa menyampaikan aspirasi itu bisa dilakukan dengan cara yang baik. Sampaikan aspirasi itu dengan damai, dengan adab yang baik, supaya aspirasi itu bisa didengar dengan baik pula," kata Anies.
Akibat kerusuhan tersebut banyak mahasiswa yang menjadi korban kericuhan pada aksi 24 September 2019 ada sekita 90 korban dalam kericuhan itu diantaranya ada sekita 72 korban yang di nyatakan hijau atau , yakni kondisi pasien di antaranya tidak memerlukan perlakukan khusu atau bisa langsung pulang. Sementara itu 14 korban lainnya bersetatus kuning, yakni pasien yang harus segerea perlu penangan segera namun masih dalam kondisi stabil. Sedangkan dua orang sisanya bersetatus merah atau pasien dengan kondisi perlu penanganan cepat dan harus rawat inap.

Sedangan korban dari pihak kepolisian ada sekitar 14 korban dan 4 di antaranya harus melakukan oprasi. Kepala RS Polri Kramat Jati Kombes Rusdianto mengatakan, empat polisi tersebut harus jalani operasi di bagian wajah akibat terkena lemparan batu saat unjuk rasa berlangsung.
"Yang operasi ada 4 orang, hidungnya patah, ada yang mengalami bengkak di bibir dan ada juga yang lepas rahangnya, itu kami perbaiki. Macam-macam jenisnya (luka) ada yang kena lemparan batu dan juga terkena benturan batu," kata Rusdianto di RS Polri Kramat Jati, Jumat (27/9/2019). Dilansir Kompas.com
. Hari itu suasana di jakarta sangat tidak terkendali, para polisi memukul mundur para mahasiswa dengan tembakan gas air mata. Berbagai tanggapan publik mengenai perlakuan pihak kepolisian di anggap tidak pantas, terlebih lagi di aksi tersebut terdapat warga sipil dan pelajar STM seperti tanggapan Komisi Perlindungan Anak Indoneisa (KPAI) yang di kutip oleh Kompas.com.
"Saya melihat bahwa tampaknya (polisi) tidak memiliki SOP bagaimana menangani anak-anak ketika terjadi demo seperti ini. Akhirnya perlakuan terhadap anak-anak sama," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti di kantor KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Retno mengatakan, jika anak-anak terindikasi melempar batu atau melawan aparat selama aksi, tidak seharusnya mereka ditembak gas air mata atau bahkan dipukuli. Jika hal demikian terjadi, aparat kepolisian terindikasi melakukan kekerasan pada anak. Anak-anak yang melakukan kerusuhan, kata Retno, boleh saja ditangkap, tetapi tidak dengan kekerasan. "Mungkin ini masukan juga kepada jkepolisian yang kami beri masukan bahwa menangani anak-anak seharusnya berbeda," ujar Retno
Bahkan sebelumnya diketahui, aktivis HAM dari Serikat Sindikasi menemukan selongsong gas air mata kedaluwarsa dalam kerusuhan di sekitar Gedung DPR/ MPR RI.
 "Kami menemukan bukti polisi menggunakan expired tear gas (gas air mata kadaluwarsa) ketika menembakan ke arah kerumunan massa," ujar perwakilan Serikat Sindikasi Irene Wardani dalam jumpa pers di Kantor LBH, Menteng, Jakarta Pusat.
Gas air mata yang sudah melewati masa waktu penggunaan itu disebut mengandung zat yang berbahaya bagi manusia. Zat berbahaya yang dimaksud, yakni sianida dan fosgena. Berdasarkan catatan Sindikasi, zat bernama fosgena adalah salah satu senjata kimia yang digunakan pada Perang Dunia I oleh Jerman.


Tidak semua orang suka dengan aksi atau berdemo, untuk sebagaian orang hal itu di anggap cara kuno. Lalu bagaimana untuk tetap bisa membela dan menegakan ke adilan di negeri ini tanpa harus berdemo kejalanan. Mahasiswa sebagai kaum intlek dan dapat brpikir kritis, solusi solusi pun harus bisa dimiliki oleh setiap individu mahasiswa salah satunya dengan cara melakukan pengaduan-pengaduan kepada lembaga negara yang berwenang contoh nya seperti kasus yang terjadi oleh Mahasiswa UPH ini, ia melaporkan RUU KPK ke MK dan ada pun, sebagian Universitas yang bahkan tidak turun aksi, hal itu menjadi sorotan semua Universitas khusunya Universitas Se jabodetabek.
Seperti UPH yang sama sekali tidak turun aksi, yang memang dilarang dalam kode etik kampus  itu sendiri. Namun UPH menemukan cara lain dalam berkontribusi untuk kepentingan rakyat, bersama 18 Mahasiswa dari berbagai kampus lain nya juga mereka menggugat RUU KPK langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (18/09) pekan lalu. Sebagai mahasiswa yang memegang teguh Tridarma perguruan tinggi mahasiswa wajib untuk pengabdian pada masyarakat, oleh karena itu Mahasiswa UPH dan mahasiswa lainnya yang terkait, menunjukan itu semua mereka menunjukan bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa di tangani selama itu menyangkut Hak rakyat banyak. Sikap para mahasiswa ini menunjukan bahwa masih ada mahasiswa yang peduli terhadap keluhan-keluhan rakyat.
"Pemohon meminta ke MK untuk memerintahkan DPR dan presiden menghentikan pelantikan anggota KPK," tuturnya.
Gugatan ini di antaranya diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) M Raditio Jati Utomo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Putrida Sihombing, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jovin Kurniawan, dan politikus Timothy Ivan Triyono.
Kuasa pemohon, Zico Leonard, mengatakan timnya sudah mengajukan gugatan formil dan materiil. Gugatan formil mempersoalkan proses pengesahan UU KPK yang tidak melibatkan partisipasi, padahal prinsip dasar pembentukan UU adalah keterbukaan. Gugatan materiil mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang seharusnya memiliki reputasi baik dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi bagian KPK. Vice.com
Menurut Zico tak ada mekanisme hukum yang jelas jika ada pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut. Sedangkan pimpinan KPK terpilih Firli Bahuri diketahui menuai pro kontra usai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
"Terlepas benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan ke Firli, seharusnya ada upaya hukum melalui pengadilan untuk membuat terang hal tersebut demi menghilangkan fitnah di masyarakat," ucap Zico.
Zico mengatakan, dalam uji materi ini ada 18 orang yang menggugat kepada MK. Dalam sidang perdana ini, penggugat yang berada di luar daerah akan mengikuti sidang dengan melalui video conference. "Ya, mereka dari Jogja dan Surabaya (yang ikut video conference)," kata dia.
Meskipun yang resmi menggugat hanya 18 orang, kata Zico, akan tetapi sudah ada sekitar 100 orang yang menyatakan ingin ikut menggugat. "Untuk saat ini 18 orang (penggugat), tapi yang menyatakan ke saya mau ikut di perbaikan permohonan audah ada sekitar 100 orang. Hanya saja surat kuasa mereka belum saya terima,"
Mahkamah Konstitusi(MK) pun menanggapi laporan yang telah di ajukan oleh beberapa mahasiswa tersebut, Dalam sidang yang berlangsung hari ini, Senin (30/9/2019),
MK meminta penggugat melakukan perbaikan atas gugatan terhadap UU KPK. MK menilai, pengajuan uji materi terhadap revisi atas Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak memiliki kepastian. Sebab, gugatan masih diajukan terhadap UU KPK yang lama, yang disebabkan UU KPK hasil revisi belum memiliki nomor. "Harus ada kepastian apa sebetulnya yang ingin diajukan permohonannya ke MK. Harus ada kepastian dulu mau melakukan pengujian terhadap UU yang mana ke MK?" kata Hakim MK Enny Nurbaningsih dalam sidang perdana uji materi tersebut di MK, Senin (30/9/2019). Dilansir dari Kompas.com
Hal tersebut disampaikan karena dalam petitum yang diajukan pemohon, UU yang akan diuji dinilai memiliki ketidak konsistenan. Antara lain, UU KPK yang diajukan untuk diuji materi belum memiliki nomor dan tahun, sehingga masih berupa titik-titik. Adapun, pengajuan uji materi tersebut terdaftar dengan "Nomor Perkara 57/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945". "Karena bagaimanapun tidak mungkin MK memutus putusannya 'titik-titik'. Harus ada kepastian," ujar Enny. "Ini kan yang diminta kepastian hukum oleh Pemohon. Jadi harus ada kepastian pula UU mana yang mau diajukan pengujiannya ke MK oleh Pemohon," tuturnya.


Banyak sekali respon positif dari Warganet tentang perihal ini dan tidak henti-henti nya memuji aksi dari ke 18 Mahasiswa ini , karena hal yang di lakukan oleh Mahasiswa UPH dan 18 Mahasiswa dari berbagai kampus lain di anggap berbeda. Publik menilai hal yang di lakukan oleh para mahasiswa tersebut mencotoh perjuangan dari Boedi utomo. Awalnya sikap dari UPH dan universitas-universitas lain yang berjuang pada MK di tentang oleh Universitas lian karena tidak ikut andil dalam aksi, tetapi UPH dan Universitas yang terkait menunjukan sikap peduli nya terhadap Bangsa Indonesia dengan cara berbeda.
Namun walaupun bukti-bukti dan laporan perlu harus di perbaiki lagi untuk menguatkan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK) para Mahasiswa tidak pantang menyerah dan siap untuk memperbaiki kesalah-kesalahan pelaporan. Dengan dukungan dari masyarakat yang banyak itu membuat para mahasiswa terus tetap semangat dalam membela hak dan kepentingan rakyat banyak. Bahkan tidak hanya 18 Mahasiswa saja yang telah melapor di perkirakan akan ada 100 lebih yang akan melapor namun belum memberikan surat kuasanya.
Dengan begitu perjuangan-perjuangan para Mahasiswa itu tidak akan terhenti dan akan terus berlanjut. Semangat kaum intelektual dalam menegakan keadilan di negeri ini patut kita apresiasi Apalagi zaman milenial ini anak muda lebih kebanyakan bersikap individual dan bahkan acuh tak acuh terhdapa lingkungan nya sendiri. karena tidak banyaknya anak-anak muda yang masih peduli pada negara nya sendiri dan dengan adanya aksi ini menunjukkan bahwa negara kita berdemokrasi berarti mereka mempunyai tujuan menyampaikan suara rakyat Indonesia. Sejak dulu sejarah membuktikan aksi mahasiswa  punya dampak yang cukup besar. Hanya saja memang ada yang harus di waspadai selalu menjadi catatan penting yaitu aksi demo rentan sekali disusupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memprovokasi atau merusak aksi tersebut, untuk itu sebelum melakukan aksi demonstrasi sebaiknya mahasiswa bisa berkordinasi dengan baik. Sehingga juga tidak adalagi korban yang jatuh sebagai sesama warga Indonesia. Antara aparat dan mahasiswa misalnya. Jika seperti itu terjadi, aksi demo yang memancing kerusuhan, merusak fasilitas negara dan meakan korban tentu saja tidak ada yang setuju apalagi diinginkan banyak orang. Sebagai alat pemersatu bangsa, "Bhineka Tunggal Ika" kita sadar bahwa berbeda pendapat itu wajar. Setiap perbedaan tidak selalu untuk dipertentangkan atau menentang.
Dengan adanya Aksi ini menunjukan kepada Masyarakat Indonesia bahwa Mahasiswa yang sudah cukup lama tertidur dalam tidur panjangan nya kini, bangkit kembali dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan yang telah belajar dari masa lalu. Yang mempunyai cita-cita untuk menyuarakan aspirasi rakyat siap maju demi membela masyarakat dan ketidak adilan yang di lakukan oleh para penguasa.

Komentar

Postingan Populer