Anggaran Lem Aibon Rp 82M untuk SD di JAKBAR



RIYAN SANTOSO 

KELAS 1B

NIM: 19030110

Anggaran Lem Aibon Rp 82 M yang Disebut Salah Ketik Hilang dari Web APBD DKIPemerintah Provinsi DKI Jakarta menggajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 95,99 Triliun angka itu naik sekitar 6,9 Triliun dari tahun sebelumnya 2019 sebesar 89,08 Triliun. Baru-baru ini Warganet di hebohkan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 sebab ada anggaran yang jumlah nya fantastis dan dianggap tidak wajar. Misalnya anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor, hal itu ditemukan anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana. Atas temuannya itu yang ia unggah kedalam akun instagram nya @willsarana berita itu menjadi viral hal itu menjadi sorotan warganet dan para politisi.
Dalam cuitannya itu dia juga menyertakan langsung tautan link APBD DKI, serta foto rincian detail anggaran lem Aibon dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Dari foto yang diunggah William itu, terlihat anggaran lem Aibon diusulkan untuk 37.500 orang dalam kurun waktu 12 bulan dengan harga Rp 184.000. detikcom mengecek langsung tautan yang disertakan William yang kemudian terpampang rincian anggaran Rp 82 miliar tersebut. Namun sekitar pukul 22.50 WIB, rincian anggaran tersebut sudah tak bisa ditemukan.
Anggaran tersebut di anggap tidak wajar dengan jumlah yang sangat besar itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dimintai konfirmasi terpisah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merasa tidak menganggarkan pembelian lem Aibon. Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati mengatakan kemungkinan ada terjadi kesalahan ketik
"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Susi saat dihubungi.
Namun Pemprov DKI kini menyebut anggaran Lem aibon 82M ini bukan salah ketik namun merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Namun konfirmasi tersebut tidak lah  cukup membuat masyarakt percaya dan justru semakin membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
Adapun tanggapan dari Anies Baswedan Gubernur Jakarta terkait kesalahan anggaran yang bernilai fantastis yang mengatakan bahwa adanya kesalahan sistem digital. Biasanya Pemprov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang bisa diakses publik dalam link website. Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020. Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu. Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
 “Agar gurbenur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Pedoman Penyusunan APBD 2020 telah diatur dalam Permendagri 33/ 2019. Pada bagian IV disebutkan bahwa Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dari pihak Pemprov DKI menyebutkan bahwa anggaran tersebut hanya anggaran sementara yang nantinya akan di sesuaikan lagi setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah sedangkan Anies Baswedan menyatakan bahwa ada kesalahan e-budgeting atau sistem digital  hingga menyebabkan kesalahan ini terjadi.
Pemeriksa dan pengecekan ulang oleh pihak Pemprov DKI seharusnya dilakukan dengan secara teliti apalagi ini menyangkut dengan APBD DKI yang jumlah nya fantastis pada tahun ini bahkan ada peningkatan sebesar 6,9 Triliun. Hal ini harus di tidak lanjuti dengan serius oleh Pemprov ataupun pemerintah jika hal ini masih tetap terjadi makan akan gampangnya pihak-pihak yang akan menggelapkan dana APBD tersebut. Pihak KPK akan memonitor adanya anggaran Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon dan balpoint senilai Rp 124 miliar di Pemprov DKI Jakarta. Anggaran tersebut sebelumnya masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Jakarta tahun 2020.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, DPRD mesti memainkan fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya secara seimbang dalam hal mengawasi masalah anggaran.Menurut dia, pengawasan ketat dari DPRD dapat meminimalisasi kemungkinan lolosnya anggaran-anggaran yang nilainya tak masuk akal.
Anies Baswedan mengatakan hal ini terjadi karena adanya kesalahan sistem digital atau E-budgeting pada Pemprov DKI yang sudah dari lama yang mulai dari era Gubernut Jokowi dan Ahok.
Tetapi alasan untuk Masalah Digital atau E-Budgeting tidaklah masuk akal karena APBD tersebut sudah masuk kedalam tahap Final.Maka seharusnya langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk tidak terus mengulangi kesalahan-kesalahan seperti ini dengan cara pembaruan dan penyempurnaan pada sistem digital apalagi pada zaman ini semua nya serba digital. Bahwa dengan adanya sistem Digital ini masyarakat bisa mengakses dan dapat mengawasi APBD DKI Jakarta.
Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta  William Aditya Sarana juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Ada pula pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Temuan itu hanya sebagian. William mengatakan masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Dia mengaku sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak.
Pedoman Penyusunan APBD 2020 telah diatur dalam Permendagri 33/ 2019. Pada bagian IV disebutkan bahwa Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komentar

Postingan Populer