Anggaran Lem Aibon Rp 82M untuk SD di JAKBAR
RIYAN SANTOSO
KELAS 1B
NIM: 19030110
KELAS 1B
NIM: 19030110
Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta menggajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar
95,99 Triliun angka itu naik sekitar 6,9 Triliun dari tahun sebelumnya 2019
sebesar 89,08 Triliun. Baru-baru ini Warganet di hebohkan dengan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2020 sebab ada anggaran yang jumlah nya fantastis dan dianggap tidak
wajar. Misalnya anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82
miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor, hal itu ditemukan
anggota DPRD fraksi PSI William Aditya Sarana. Atas temuannya itu yang ia
unggah kedalam akun instagram nya @willsarana berita itu menjadi viral hal itu
menjadi sorotan warganet dan para politisi.
Dalam
cuitannya itu dia juga menyertakan langsung tautan link APBD DKI, serta foto
rincian detail anggaran lem Aibon dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota
Jakarta Barat untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
Dari foto yang diunggah William itu, terlihat anggaran lem Aibon diusulkan
untuk 37.500 orang dalam kurun waktu 12 bulan dengan harga Rp 184.000. detikcom
mengecek langsung tautan yang disertakan William yang kemudian terpampang
rincian anggaran Rp 82 miliar tersebut. Namun sekitar pukul 22.50 WIB, rincian
anggaran tersebut sudah tak bisa ditemukan.
Anggaran
tersebut di anggap tidak wajar dengan jumlah yang sangat besar itu, Dinas
Pendidikan DKI Jakarta Dimintai konfirmasi terpisah, Dinas Pendidikan DKI
Jakarta merasa tidak menganggarkan pembelian lem Aibon. Sekretaris Dinas
Pendidikan Susi Nurhati mengatakan kemungkinan ada terjadi kesalahan ketik
"Ini
sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk
diperbaiki," ucap Susi saat dihubungi.
Namun
Pemprov DKI kini menyebut anggaran Lem aibon 82M ini bukan salah ketik namun
merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana
anggaran dari pihak sekolah. Namun konfirmasi tersebut tidak lah cukup membuat masyarakt percaya dan justru
semakin membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
Adapun
tanggapan dari Anies Baswedan Gubernur Jakarta terkait kesalahan anggaran yang
bernilai fantastis yang mengatakan bahwa adanya kesalahan sistem digital. Biasanya
Pemprov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD
yang bisa diakses publik dalam link website. Meski demikian, Anies berjanji
akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020. Anies mengatakan,
hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses
sistem elektronik itu. Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur
selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gurbenur berikutnya tidak menemukan
masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu
sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk musrembang
(musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Pedoman
Penyusunan APBD 2020 telah diatur dalam Permendagri 33/ 2019. Pada bagian IV
disebutkan bahwa Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan
bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dari
pihak Pemprov DKI menyebutkan bahwa anggaran tersebut hanya anggaran sementara
yang nantinya akan di sesuaikan lagi setelah mendapat rencana anggaran dari
pihak sekolah sedangkan Anies Baswedan menyatakan bahwa ada kesalahan
e-budgeting atau sistem digital hingga
menyebabkan kesalahan ini terjadi.
Pemeriksa
dan pengecekan ulang oleh pihak Pemprov DKI seharusnya dilakukan dengan secara
teliti apalagi ini menyangkut dengan APBD DKI yang jumlah nya fantastis pada
tahun ini bahkan ada peningkatan sebesar 6,9 Triliun. Hal ini harus di tidak
lanjuti dengan serius oleh Pemprov ataupun pemerintah jika hal ini masih tetap terjadi
makan akan gampangnya pihak-pihak yang akan menggelapkan dana APBD tersebut. Pihak
KPK akan memonitor adanya anggaran Rp 82 miliar untuk pembelian lem aibon dan
balpoint senilai Rp 124 miliar di Pemprov DKI Jakarta. Anggaran tersebut
sebelumnya masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Jakarta tahun 2020.
Juru
Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, DPRD mesti memainkan fungsi pengawasan,
fungsi anggaran, dan fungsi legislasinya secara seimbang dalam hal mengawasi
masalah anggaran.Menurut dia, pengawasan ketat dari DPRD dapat meminimalisasi
kemungkinan lolosnya anggaran-anggaran yang nilainya tak masuk akal.
Anies
Baswedan mengatakan hal ini terjadi karena adanya kesalahan sistem digital atau
E-budgeting pada Pemprov DKI yang sudah dari lama yang mulai dari era Gubernut
Jokowi dan Ahok.
Tetapi
alasan untuk Masalah Digital atau E-Budgeting tidaklah masuk akal karena APBD
tersebut sudah masuk kedalam tahap Final.Maka seharusnya langkah yang tepat
yang dilakukan oleh Pemprov DKI untuk tidak terus mengulangi
kesalahan-kesalahan seperti ini dengan cara pembaruan dan penyempurnaan pada
sistem digital apalagi pada zaman ini semua nya serba digital. Bahwa dengan
adanya sistem Digital ini masyarakat bisa mengakses dan dapat mengawasi APBD
DKI Jakarta.
Selain
anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta William Aditya Sarana juga menemukan adanya
usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas
Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Ada
pula pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas
Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Temuan
itu hanya sebagian. William mengatakan masih ada puluhan lainnya yang akan kami
tanyakan satu-satu. Dia mengaku sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan
tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak.
Pedoman
Penyusunan APBD 2020 telah diatur dalam Permendagri 33/ 2019. Pada bagian IV
disebutkan bahwa Anggaran 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan
bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komentar
Posting Komentar